Presiden Sri Lanka mengatakan pemerintahnya tidak akan menentang dekriminalisasi homoseksualitas

0
Presiden Sri Lanka mengatakan pemerintahnya tidak akan menentang dekriminalisasi homoseksualitas

Presiden Sri Lanka mengatakan pemerintahnya tidak akan menentang RUU untuk mendekriminalisasi homoseksualitas - tetapi menambahkan RUU itu harus mendapatkan dukungan sebelum undang-undang berubah.

Pada hari Minggu (11 September) presiden Ranil Wickremesinghe, yang telah memegang perannya menjadi presiden baru sejak Juli tahun ini, mengatakan pemerintah tidak akan menentang RUU anggota swasta yang diajukan ke parlemen oleh MP Premnath C Dolawatte untuk mendekriminalisasi homoseksualitas.

Hubungan sesama jenis saat ini ilegal di Sri Lanka, dan ada undang-undang diskriminatif lainnya terhadap transgender dan pekerja seks.

RUU Dolawatte berusaha untuk mendekriminalisasi aktivitas seksual sesama jenis antara orang dewasa yang setuju dengan mengubah bagian 365 dan 365A dari KUHP Sri Lanka. 

Namun, itu akan membutuhkan dukungan dari anggota parlemen secara individu, seperti yang dijelaskan oleh presiden Wickremesinghe selama pembicaraan dengan Samantha Power, administrator Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).

Menurut Colombo Gazette dia berkata: “Kami mendukungnya, tetapi Anda harus mendapatkan dukungan dari masing-masing anggota. Ini masalah hati nurani pribadi mereka.”

Bulan lalu sebuah RUU untuk mengubah hukum pidana dengan tujuan melindungi hak-hak komunitas LGBTQ+ Sri Lanka diserahkan kepada Wickremesinghe oleh Dolawatte.

KUHP (Amandemen) RUU (UU ke-19) untuk mengubah KUHP juga diajukan ke parlemen oleh Dolawatte sebagai RUU anggota pribadi, dikutip dari Eastern Eye

Surat kabar itu mengatakan komunitas LGBTQ+ di Sri Lanka dan sekutunya mengeluarkan pernyataan menyambut RUU anggota swasta tersebut.

Namun, meskipun RUU itu diajukan, komunitas LGBTQ+ Sri Lanka mempertanyakan komitmen pemerintahnya untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat.

Itu terjadi setelah pemerintah Sri Lanka dituduh memaksa “tes” keperawanan anal dan vagina yang kasar pada orang-orang LGBTQ+ dalam upaya untuk membuktikan perilaku homoseksual.

Sejak 2017, setidaknya tujuh orang telah dipaksa menjalani pemeriksaan fisik yang “kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat”, menurut laporan Human Rights Watch.

Mantan presiden negara itu, Maithripala Sirisena, juga mendapat kecaman karena komentar homofobia yang "berbahaya".

Rosanna Flamer-Caldera dari kelompok kesetaraan Equal Ground menggambarkan mantan pemimpin itu sebagai pemimpin yang "menyedihkan" dan mengecam "referensi berbahaya yang merendahkan komunitas LGBTIQ".

Refereensi :
  1. https://lancanewsweb.com
  2. https://colombogazette.com
  3. https://colombopage.com
  4. https://esaterneye.biz
  5. https://gayexpress.co.nz
Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Post a Comment (0)
To Top