Pengadilan di Korea Selatan untuk pertama kalinya mengakui hak pasangan sesama jenis.
Pengadilan Tinggi Seoul memutuskan bahwa perusahaan asuransi kesehatan pemerintah diwajibkan untuk memberikan tunjangan kepada pasangay gay, setelah mencabutnya ketika mereka mengetahui bahwa pasangan tersebut adalah gay. Artinya, pasangan tersebut akan dapat terus menerima manfaat asuransi kesehatan dari pemerintah.
Kedua pria itu menikah pada 2019, tetapi karena pernikahan sesama jenis belum sah di Korea Selatan, upacara pernikahan mereka tidak diakui.
Beberapa orang dan aktivis menganggap keputusan pengadilan ini adalah hal yang baik karena itu berarti kaum LGBT di Korea Selatan kini memiliki hak yang sama dengan orang lain.
Namun, masih akan ada proses banding di Mahkamah Agung. Pihak penggugat, So Seong-wook, mengatakan dirinya menyambut baik putusan pengadilan serta "pengakuan atas hak yang sangat jelas namun belum diberikan".
Pada tahun 2021, ia mengajukan gugatan terhadap Layanan Asuransi Kesehatan Nasional Korea Selatan (NHIS) setelah ditolak sebagai tertanggung di bawah asuransi pasangannya, Kim Yongmin.
Pasangan itu awalnya memiliki perlindungan asuransi, tetapi kemudian dibatalkan karena NHIS mengatakan mereka melakukan kesalahan dengan memberikannya kepada pasangan sesama jenis.
So Seong-wook memuji pengadilan karena melihat "prinsip kesetaraan sebagai masalah penting".
"Saya pikir ini sangat berarti bagi orang-orang LGBTQ yang telah berada dalam situasi diskriminatif, orang-orang yang mendukung mereka, dan semua orang yang didiskriminasi," katanya dilansir dari BBC.
Pengadilan Tinggi Seoul memutuskan bahwa Sistem Asuransi Kesehatan Nasional (NHIS) tidak hanya berlaku untuk keluarga sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Artinya, perlindungan pasangan di bawah NHIS juga akan berlaku untuk pasangan selain Pria dan Wanita.
Pengadilan menemukan bahwa menyangkal pasangan sesama jenis mendapatkan manfaat yang sama dengan pasangan lain merupakan diskriminasi.
"Setiap orang bisa menjadi minoritas dalam beberapa hal. Menjadi minoritas berarti berbeda dari mayoritas dan tidak dengan sendirinya salah," demikian bunyi putusan pengadilan.
"Dalam masyarakat yang didominasi oleh prinsip kekuasaan mayoritas, kesadaran akan hak-hak minoritas dan upaya untuk melindungi mereka diperlukan."
Laporan Human Rights Watch baru-baru ini menemukan bahwa masih banyak diskriminasi terhadap kaum LGBT di Korea Selatan. Artinya, kaum LGBT dapat mengalami banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari.
Pasangan sesama jenis yang menikah tanpa status hukum pernikahan seringkali dikecualikan dari tunjangan pemerintah untuk pengantin baru.
Pada hari Selasa, pengadilan memutuskan bahwa orang-orang di komunitas LGBT harus diperlakukan sama. Amnesty International mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa putusan ini menawarkan harapan bahwa prasangka dapat dikalahkan - "Jalan masih panjang untuk mengakhiri diskriminasi terhadap komunitas LGBTI, tetapi putusan ini menawarkan harapan bahwa prasangka dapat dikalahkan."
0 Comments